Visa K China untuk Pekerja Teknologi Global Tuai Kontroversi: Antara Ambisi Inovasi dan Ketakutan Lokal
Pemerintah China kembali menjadi sorotan dunia setelah meluncurkan skema visa baru bernama “Visa K”, yang dirancang khusus untuk menarik pekerja teknologi global agar bergabung dengan industri teknologi dalam negeri. Langkah ini dianggap sebagai upaya Beijing untuk memperkuat ekosistem inovasi dan mempercepat pengembangan teknologi strategis seperti kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, dan robotika.
Namun, alih-alih disambut dengan antusiasme luas, kebijakan ini justru menimbulkan gelombang kritik di dalam negeri, terutama dari kalangan profesional lokal yang menilai langkah tersebut dapat mengancam kesempatan kerja dan memperlebar kesenjangan sosial di sektor teknologi.
Ambisi Besar di Balik Visa K
Skema Visa K diumumkan oleh Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (MOST) serta Kementerian Keamanan Publik China pada awal Oktober 2025. Program ini bertujuan untuk mempermudah masuknya talenta teknologi asing ke China, dengan masa berlaku hingga lima tahun dan hak untuk membawa keluarga serta bekerja di perusahaan teknologi papan atas yang telah disetujui pemerintah.
Melalui Visa K, pemerintah China berharap dapat menarik ahli dari Silicon Valley, Eropa, Jepang, dan Korea Selatan terutama yang memiliki keahlian di bidang seperti:
- Desain chip dan semikonduktor,
- AI generatif dan pembelajaran mesin,
- Keamanan siber dan enkripsi,
- Teknologi kuantum, serta
- Energi terbarukan dan otomatisasi industri.
Menurut dokumen kebijakan yang dirilis di situs resmi MOST, tujuan utama program ini adalah untuk “membangun kembali daya saing global China di tengah kompetisi teknologi yang semakin ketat.”
“China tidak hanya ingin menjadi konsumen teknologi, tetapi juga sumber inovasi global,” ujar Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi China, Wang Zhigang, dalam konferensi pers peluncuran program tersebut.
Latar Belakang: Ketertinggalan Pascasanksi AS
Langkah ini muncul setelah beberapa tahun penuh tantangan bagi industri teknologi China.
Sejak pemerintah Amerika Serikat memberlakukan sanksi ekspor chip dan pembatasan akses ke teknologi AI, perusahaan-perusahaan besar seperti Huawei, Baidu, dan SMIC menghadapi kesulitan dalam mengembangkan produk berskala global.
Untuk menutup kesenjangan tersebut, pemerintah China mulai mendorong strategi “talent-first”, yakni menjadikan penguasaan sumber daya manusia unggul sebagai prioritas nasional di bidang teknologi.
“Jika kita tidak bisa membeli teknologi, kita harus menarik orang yang bisa menciptakannya,” kata seorang analis dari Tsinghua University School of Public Policy.
Kebijakan Visa K ini menjadi bagian dari program yang lebih luas bernama “China Global Talent Initiative”, yang diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping untuk menarik satu juta profesional teknologi ke China hingga tahun 2030.
Gelombang Kritik dari Dalam Negeri
Namun, kebijakan ambisius ini tak luput dari kritik tajam masyarakat dalam negeri.
Di platform media sosial seperti Weibo dan Zhihu, ribuan komentar bermunculan dari pekerja teknologi lokal yang merasa khawatir kesempatan karier mereka akan tersingkir oleh tenaga asing dengan gaji lebih tinggi dan fasilitas eksklusif.
Salah satu komentar viral dari seorang insinyur perangkat lunak di Shenzhen berbunyi:
“Kami sudah bekerja 12 jam sehari di perusahaan teknologi lokal. Sekarang mereka ingin membawa ahli luar negeri dengan gaji tiga kali lipat? Di mana letak keadilannya?”
Selain isu ekonomi, sejumlah akademisi juga menyoroti potensi kebocoran teknologi strategis dan risiko keamanan nasional, terutama jika pekerja asing memiliki akses langsung ke proyek sensitif seperti teknologi militer, sistem AI nasional, atau riset semikonduktor tingkat tinggi.
Profesor Liu Qiang dari Universitas Renmin menyebut kebijakan ini sebagai “pedang bermata dua.”
“Talenta asing memang bisa mempercepat inovasi, tetapi mereka juga membawa potensi risiko keamanan dan ketergantungan baru.”
Respon Pemerintah dan Komunitas Bisnis
Menanggapi kritik tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan mengorbankan kepentingan pekerja lokal, melainkan akan menciptakan efek domino positif bagi ekosistem teknologi nasional.
“Setiap ahli asing yang datang melalui Visa K akan diwajibkan berbagi pengetahuan dan melatih talenta lokal. Ini adalah investasi pada masa depan bangsa,” jelas Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing.
Sementara itu, komunitas bisnis justru menyambut baik langkah ini.
Asosiasi Industri Teknologi Beijing (BITA) menyebut bahwa kehadiran pekerja asing akan membantu mempercepat transfer pengetahuan dan standarisasi teknologi internasional.
“Kita membutuhkan lebih banyak kolaborasi lintas negara agar perusahaan China tidak tertinggal,” kata Chen Hua, Ketua BITA.
Beberapa perusahaan besar seperti Alibaba Cloud, Tencent AI Lab, dan Huawei Technologies bahkan dikabarkan telah menyiapkan program rekrutmen global khusus Visa K, dengan paket gaji kompetitif dan fasilitas imigrasi cepat.
Dampak terhadap Ekosistem Teknologi
Jika berhasil dijalankan, Visa K bisa menjadi katalis bagi inovasi teknologi di China, yang selama ini masih tertinggal dalam beberapa bidang fundamental seperti:
- Desain chip berukuran di bawah 5 nanometer,
- Produksi alat litografi canggih, dan
- Infrastruktur cloud berbasis AI skala besar.
Namun, risiko sosial dan ekonomi tetap mengintai.
Banyak analis memperingatkan bahwa kesenjangan pendapatan antara pekerja lokal dan asing bisa menimbulkan ketegangan baru, terutama di kota teknologi seperti Shenzhen, Shanghai, dan Hangzhou, di mana kompetisi kerja sudah sangat ketat.
Selain itu, kehadiran talenta asing juga dikhawatirkan memperlemah identitas riset domestik, jika inovasi utama justru berasal dari tenaga luar negeri tanpa transfer teknologi yang memadai.
Perbandingan Global
Kebijakan serupa sebenarnya telah diterapkan di beberapa negara lain.
- Singapura memiliki “Tech.Pass”, visa khusus untuk ahli teknologi global.
- Amerika Serikat memperpanjang visa H-1B untuk profesional AI.
- Uni Emirat Arab bahkan memberi “Golden Visa” bagi ilmuwan dan insinyur AI.
Namun, perbedaan utama pada program China terletak pada intervensi negara yang lebih kuat, di mana pemerintah secara langsung menentukan perusahaan dan sektor yang boleh mempekerjakan talenta asing sebuah mekanisme yang banyak dinilai terlalu terpusat.
Kesimpulan: Ambisi Teknologi vs Kekhawatiran Sosial
Peluncuran Visa K menunjukkan tekad China untuk mendominasi panggung teknologi global, di tengah tekanan ekonomi dan persaingan inovasi yang semakin tajam.
Namun, kebijakan ini juga memperlihatkan dilema klasik antara ambisi nasional dan dinamika sosial domestik: bagaimana menarik talenta asing tanpa meminggirkan rakyat sendiri. Jika Beijing berhasil menyeimbangkan kedua aspek ini, Visa K bisa menjadi titik balik kebangkitan teknologi China.
Namun jika gagal, kebijakan ini bisa memperburuk sentimen publik dan ketimpangan sosial di tengah upaya menuju “China sebagai pusat inovasi dunia”.
Ingin terus update tentang informasi digital lainnya? Temukaan inspirasi teknologi harian di instagram @wesclic dan lihat bagaimana inovasi mendorong industri bergerak lebih maju.
Bila tertarik menerapkan solusi digital serupa, webklik juga menyediakan layanan pembuatan website professional yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis atau instansi anda hubungi langsung kami di WhatsApp untuk informasi lebih lanjut atau konsultasi layanan.
