Indonesia Menghadapi Darurat Beras: Tantangan dan Upaya Mengatasinya
Indonesia saat ini menghadapi krisis beras yang serius, ditandai dengan kenaikan harga beras yang signifikan dan kelangkaan pasokan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa program pompanisasi akan diperluas untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Program ini dirancang untuk memompa air dari sungai, khususnya di Pulau Jawa, guna mengairi lahan persawahan. Langkah ini dianggap krusial untuk menghadapi dampak El Nino, yang telah mengganggu pola cuaca dan menghambat hasil panen.
Presiden Joko Widodo menyoroti bahwa perubahan global telah mempengaruhi ketahanan pangan Indonesia. Dulu, banyak negara bersedia mengekspor beras ke Indonesia, tetapi saat ini negara-negara produsen beras juga menghadapi tantangan mereka sendiri dan cenderung menahan ekspor. Hal ini menyebabkan Indonesia harus melakukan lobi intensif untuk mendapatkan pasokan beras yang memadai. Bank Dunia melaporkan bahwa harga beras global meningkat sekitar 26% pada awal Februari 2024, dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan oleh fenomena El Nino dan pembatasan ekspor dari negara-negara penghasil utama seperti India. Bahkan, harga beras dibandingkan dengan Januari 2020 meningkat sebesar 51%.
Menurut Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita, salah satu faktor yang menyebabkan lonjakan harga beras adalah perubahan pola konsumsi di Eropa, di mana beberapa negara mulai beralih dari gandum ke nasi. Eropa sekarang menjadi pembeli besar beras dari negara-negara seperti Thailand dan Vietnam, yang meningkatkan permintaan global dan berdampak pada harga beras. Meski demikian, data dari lembaga survei Statista menunjukkan bahwa negara-negara Eropa tidak termasuk dalam lima besar konsumen beras dunia. China, India, Bangladesh, Indonesia, dan Vietnam adalah lima negara dengan konsumsi beras tertinggi.
Indonesia sendiri mengandalkan impor beras dari negara-negara seperti Thailand dan Vietnam. Pada tahun 2023, Thailand menjadi eksportir beras terbesar ke Indonesia dengan volume mencapai 1,38 juta ton, diikuti oleh Vietnam dengan 1,15 juta ton. Pakistan dan Myanmar menyusul dengan volume ekspor masing-masing 309.000 ton dan 141.000 ton. Meskipun beras adalah makanan pokok utama di Indonesia, ketergantungan pada impor menunjukkan tantangan dalam memastikan ketersediaan pasokan domestik.
Dalam konteks ini, Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai regenerasi petani. Prabowo menjelaskan bahwa penurunan jumlah petani disebabkan oleh kurangnya minat dari generasi muda. Banyak anak muda yang tidak tertarik menjadi petani karena melihat kesulitan hidup orang tua mereka dan kurangnya keuntungan dari pekerjaan tersebut. Prabowo menyoroti bahwa banyak anak petani juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang layak, yang ia anggap sebagai hasil dari mekanisme pasar bebas yang mengabaikan hak-hak dasar rakyat.
Prabowo juga mengkritik pengelolaan pupuk bersubsidi yang ada saat ini, yang menurutnya harus ditujukan untuk mendukung petani dan bukan diperdagangkan oleh perantara. Ia membandingkan situasi saat ini dengan kebijakan di era Orde Baru, di mana Perum Bulog berperan sebagai pengendali pasar dan memastikan harga untuk petani tetap wajar sambil melindungi konsumen di kota. Prabowo berpendapat bahwa pengelolaan pupuk bersubsidi harus diperbaiki agar benar-benar sampai kepada petani tanpa campur tangan yang merugikan.
Pemerintah Indonesia telah merancang Peta Jalan Pengembangan Komoditas Pertanian Strategis untuk mencapai tujuan menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Peta jalan ini mencakup berbagai skenario dari swasembada, peningkatan daya saing, produksi melimpah dan stabil, hingga ekspor berkelanjutan. Saat ini, peta jalan ini memasuki tahap penguatan sistem produksi, termasuk peningkatan kelembagaan, inovasi teknologi, rantai pasok, dan logistik.
Namun, krisis beras yang berkepanjangan menunjukkan perlunya langkah-langkah komprehensif dan kolaborasi antara pemerintah, petani, dan masyarakat. Peningkatan infrastruktur pertanian, seperti perbaikan saluran irigasi dan penyediaan fasilitas penyimpanan yang memadai, sangat penting untuk mengurangi kerugian pasca panen. Selain itu, kebijakan harga dan distribusi pupuk harus diselesaikan untuk memastikan petani mendapatkan akses yang adil dan terjangkau. Penerapan teknologi modern dalam pertanian, seperti sistem irigasi cerdas dan penggunaan pupuk organik, juga dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Dalam jangka panjang, strategi diversifikasi pangan perlu dipertimbangkan untuk mengurangi ketergantungan pada beras sebagai sumber makanan utama. Meningkatkan produksi pangan alternatif seperti jagung, ubi, dan sagu, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan diversifikasi pangan, dapat menjadi solusi untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Dengan langkah-langkah yang tepat dan dukungan yang memadai, diharapkan Indonesia dapat mengatasi krisis beras ini dan menciptakan ketahanan pangan yang lebih kuat. Semua pihak, baik pemerintah, petani, dan masyarakat, perlu bekerja sama untuk mewujudkan tujuan ini, agar ketahanan pangan Indonesia menjadi lebih kokoh dan berkelanjutan di masa depan.
