PBB Peringatkan Dampak AI: Ancaman terhadap Pekerjaan Perempuan dan Pentingnya Aksi Cepat Atasi Kesenjangan Gender Digital
Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang begitu pesat tidak hanya membuka peluang baru dalam dunia kerja, tetapi juga menghadirkan ancaman nyata terhadap kelompok tertentu, terutama perempuan. Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan bahwa AI berpotensi menggantikan banyak jenis pekerjaan yang didominasi perempuan, sehingga memperlebar kesenjangan gender di dunia kerja dan memperburuk ketidaksetaraan digital.
PBB menyerukan tindakan cepat dan kolaboratif dari pemerintah, sektor swasta, serta lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa transformasi digital berbasis AI tidak meninggalkan kelompok perempuan dalam ketertinggalan.
AI dan Kerentanan Pekerjaan Perempuan
Laporan PBB menyoroti fakta bahwa sebagian besar pekerjaan yang rentan terdampak otomatisasi berbasis AI justru didominasi oleh tenaga kerja perempuan. Bidang-bidang seperti administrasi, layanan pelanggan, entri data, hingga dukungan administratif menjadi contoh utama.
Pekerjaan ini relatif lebih mudah digantikan oleh sistem berbasis Natural Language Processing (NLP), chatbot, maupun algoritma otomatisasi. Sebaliknya, pekerjaan dengan risiko lebih rendah seperti di bidang teknologi, sains, atau teknik masih didominasi laki-laki.
“Jika tidak ada intervensi, kemajuan AI justru akan memperlebar jurang ketidaksetaraan gender di dunia kerja,” tulis laporan tersebut.
Kesenjangan Gender Digital yang Semakin Nyata
Selain ancaman terhadap pekerjaan, PBB juga menyoroti kesenjangan akses perempuan terhadap teknologi digital. Menurut data, perempuan masih memiliki tingkat literasi digital yang lebih rendah dibanding laki-laki, terutama di negara berkembang.
Keterbatasan akses terhadap internet cepat, kurangnya pelatihan keterampilan digital, dan rendahnya representasi perempuan di bidang teknologi memperparah situasi.
Dalam konteks AI, hal ini bisa berarti perempuan lebih sulit beradaptasi dengan perubahan teknologi, sehingga memperbesar risiko kehilangan pekerjaan tanpa memiliki alternatif yang jelas.
Seruan PBB: Aksi Cepat dan Strategi Inklusif
PBB mendesak negara-negara anggota untuk segera mengambil langkah nyata guna mengantisipasi dampak AI terhadap perempuan. Beberapa rekomendasi utama antara lain:
- Pelatihan Ulang (Reskilling) dan Peningkatan Keterampilan (Upskilling)
Pemerintah dan sektor swasta perlu memperluas program pelatihan digital yang dirancang khusus untuk perempuan, agar mereka dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja baru yang berbasis teknologi. - Meningkatkan Akses terhadap Teknologi Digital
Upaya perlu difokuskan pada penyediaan akses internet yang merata, perangkat digital yang terjangkau, serta kebijakan inklusif untuk mempersempit kesenjangan gender digital. - Mendorong Partisipasi Perempuan di Sektor Teknologi
Pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) harus lebih didorong untuk perempuan sejak usia dini, guna memperkuat posisi mereka di industri masa depan. - Regulasi dan Perlindungan Pekerja
PBB juga menyerukan regulasi yang memastikan AI digunakan secara etis, serta adanya perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak, termasuk jaring pengaman pekerjaan baru.
Tantangan Besar di Negara Berkembang
Laporan PBB menegaskan bahwa dampak AI terhadap perempuan akan lebih besar di negara berkembang, termasuk kawasan Asia dan Afrika.
Di banyak negara, perempuan masih mendominasi pekerjaan berupah rendah di sektor informal. Jika pekerjaan ini digantikan oleh AI, mereka berisiko menghadapi pengangguran massal tanpa memiliki keterampilan alternatif.
Indonesia, misalnya, menghadapi tantangan ganda: memperluas adopsi AI untuk daya saing industri sekaligus memastikan kelompok rentan, termasuk perempuan, tidak tertinggal.
AI sebagai Peluang, Bukan Sekadar Ancaman
Meski laporan PBB menyoroti sisi ancaman, AI juga bisa menjadi peluang besar bagi perempuan jika dikelola dengan tepat. Teknologi ini dapat membuka lapangan kerja baru, khususnya di bidang analisis data, pengembangan perangkat lunak, keamanan siber, hingga ekonomi digital.
Namun, kunci utamanya adalah memastikan akses yang adil. Tanpa strategi inklusif, perempuan berisiko hanya menjadi konsumen pasif AI, bukan pelaku aktif dalam ekosistem digital.
Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat
Mengatasi ancaman AI terhadap pekerjaan perempuan membutuhkan pendekatan lintas sektor. Pemerintah perlu membuat regulasi yang berpihak pada kesetaraan, perusahaan teknologi harus memperluas kesempatan kerja bagi perempuan, sementara lembaga pendidikan harus mendorong partisipasi perempuan di bidang STEM.
Selain itu, organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya kesetaraan gender digital.
Kesimpulan
Laporan PBB menjadi alarm penting bahwa perkembangan AI bukan hanya isu teknologi, melainkan juga isu sosial dan kesetaraan gender. Jika tidak diantisipasi, AI berpotensi memperburuk ketidakadilan yang sudah ada, khususnya bagi perempuan di sektor kerja yang rentan terhadap otomatisasi.
Namun, dengan strategi yang tepat mulai dari pelatihan ulang, akses digital inklusif, hingga regulasi yang berpihak pada kesetaraan AI justru bisa menjadi alat pemberdayaan yang mengurangi kesenjangan gender.
Era digital menuntut tindakan cepat. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah AI akan mengubah dunia kerja, melainkan apakah semua pihak siap memastikan perubahan itu tidak meninggalkan perempuan di belakang.
Ingin terus update tentang informasi digital lainnya? Temukaan inspirasi teknologi harian di instagram @wesclic dan lihat bagaimana inovasi mendorong industri bergerak lebih maju.
Bila tertarik menerapkan solusi digital serupa, webklik juga menyediakan layanan pembuatan website professional yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis atau instansi anda hubungi langsung kami di WhatsApp untuk informasi lebih lanjut atau konsultasi layanan.
